JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana digulirkannya program rintisan wajib belajar (wajar) 12 tahun melalui pendidikan menengah universal (PMU) menemukan sejumlah kendala, salah satunya kekurangan guru di jenjang pendidikan menengah, khususnya sekolah menengah kejuruan (SMK).
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad mengatakan, kekurangan jumlah guru di SMK akan terjadi saat PMU digulirkan. Pasalnya, pemerintah sendiri baru bisa menutupi 13.000 kebutuhan guru SMA/SMK dari angka ideal yang seharusnya mencapai 26.000 guru.
"Guru SMA mungkin tak akan kurang karena jumlahnya masih berlebih. Tapi untuk SMK, gurunya masih belum menutupi kebutuhan nasional," kata Hamid saat ditemui Kompas.com di gedung Kemendikbud, Jakarta, Jumat (14/9/2012).
Dia menjelaskan, kekurangan guru SMK terjadi karena pemerintah akan mendorong pembangunan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB) secara lebih masif. Dalam rangka menyiapkan berjalannya PMU, tahun ini pemerintah telah membangun sekitar 100 USB dan sembilan ribu RKB melalui APBN dan APBN Perubahan 2012. Tahun depan, rencananya akan ada penambahan 216 USB dan 4500 RKB di jenjang pendidikan menengah.
Saat ini, jumlah SMA dan SMK berbanding 51 persen dan 49 persen. Mulai tahun ini, alokasi pengadaan fasilitas lebih condong ke SMK menyusul keluarnya program afirmasi khusus, yakni 60 persen untuk pembangunan RKB, sementara sisanya menjadi milik SMA.
Pada 2013, proporsi jumlah SMA dan SMK ditargetkan berubah, yakni 45 persen untuk SMA dan 55 persen untuk SMK. Lebih jauh, pada 2020 jaraknya akan menjauh karena jumlah SMK akan mencapai 60 persen. Pagu indikatif untuk Pendidikan Menengah dan PMU disebutkan akan mencapai Rp 11 triliun. Akan tetapi, jumlah tersebut masih bisa berubah menyusul belum adanya keputusan akhir dari pemerintah bersama DPR.
Editor :
Caroline Damanik
0 komentar:
Posting Komentar