JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat pendidikan Institut Teknologi Bandung (ITB), Iwan Pranoto, memberi catatan penting kepada pemerintah terkait dengan mekanisme Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Bagi dia, yang terpenting, pemerintah berpikir agar kebijakan itu mewakili peserta didik yang bersekolah di daerah pedalaman.
"Yang penting itu bagaimana keterwakilan sekolah di pedalaman supaya siswanya bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN)," kata Iwan saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/9/2012) siang.
Iwan menjelaskan, keterwakilan sekolah di daerah dapat diangkat dengan cara memperbaiki data dan peta seluruh sekolah berdasarkan kualitasnya. Pasalnya, selama ini dia menilai mahasiswa di PTN, khususnya PTN favorit, lebih didominasi para pelajar dari kota-kota besar. Bahkan, bila dikerucutkan lagi, masyarakat dari Pulau Jawa adalah sebagian besarnya.
"Kenyataannya lain, anak-anak berlian seperti tertutup lumpur karena sekolahnya kurang bagus, sedangkan anak-anak dari sekolah bagus seperti beling yang dipoles sehingga menyerupai berlian," ungkapnya.
Jalur masuk ke PTN kemungkinan akan berubah mulai tahun depan. Majelis Rektor PTN sampai saat ini masih terus merumuskan proporsi di setiap jalur masuknya. Meski belum final, Ketua Majelis Rektor PTN Idrus Paturusi menyampaikan, pintu masuk PTN melalui jalur undangan akan diperlebar menjadi 90 persen, sisanya disiapkan untuk para siswa yang lulus di tahun pelajaran sebelumnya.
Menurut Iwan, proporsi 90 persen jalur undangan untuk saat ini belum baik dilaksanakan. Pasalnya, selain lemahnya data mengenai sekolah berdasarkan kualitas, pemerintah juga dituding memutuskan kebijakan itu tanpa riset yang jelas.
"Katanya mau membangun budaya riset di universitas maka semua kebijakan harus berdasarkan riset. Nah, keluar angka 90 persen itu risetnya dari mana," pungkasnya.
Editor :
Caroline Damanik
0 komentar:
Posting Komentar