JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengaku program wajib belajar 9 tahun masih menyisakan kendala, terutama dalam hal pencapaian peningkatan kualitas pendidikan dasar. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud Suyanto mengatakan, memang penuntasan wajar 9 tahun secara kuantitas tinggal tersisa 2 persen lagi, namun pencapaiannya secara kualitas masih dihadang sejumlah kendala.
"Penyebab terkendalanya wajar 9 Tahun ini, faktor paling banyak yang terjadi adalah akibat kendala ekonomis. Pendapatan rendah di dalam keluarga di pedalaman juga membentuk budaya yang tidak baik, sehingga sebagian mereka masih menganggap sekolah itu nggak penting," terangnya di gedung Kemendikbud, Senin (27/8/2012) siang.
Selain itu, Suyanto menyebutkan faktor geografis, dan infrastruktur sekolah juga menentukan sulitnya menyelesaikan program sekolah lanjutan. Di daerah pedalaman, masih banyak orangtua yang berpikir untuk menjadikan anak sebagai sumber ekonomi keluarga.
"Jadi komitmen belajar di daerah itu kurang," katanya.
Pemerintah, lanjutnya, akan berusaha lebih keras menjalankan program tersebut agar keberlanjutan pendidikan di tengah masyarakat terus meningkat, termasuk menggalakkan upaya ini di daerah pedalaman. Misalnya, dengan mendirikan sarana dan prasarana seperti sekolah berasrama dan pembangunan SD/SMP Satu Atap di sejumlah daerah, seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur.
"Sesuai rencana, kita tetap akan berusaha mengajak masyarakat untuk mau bekerjasama. Karena yang tersisa ini tinggal yang hard rock-nya. Paling sulit untuk diajak pergi ke sekolah," tuturnya.
"Kita menjalankan ada semacam penjelasan dan gerakan sosial melalui PKK, Organisasi Wanita, Mualimat dan Assyiyah, dan Sarjana masuk desa juga ada, serta di pedalaman, asrama-asrama pendidikan tetap didirikan. Kita juga memberikan bantuan subsidi terhadap siswa, diluar dana BOS yang ada, pokoknya gimana caranya mereka tetap bisa pergi ke sekolah," tambahnya lagi.
Editor :
Caroline Damanik
0 komentar:
Posting Komentar