JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengakui bahwa penyelenggaraan program wajib belajar (wajar) 9 tahun memang belum tuntas. Meski angka rata-rata Angka Partisipasi Kasar (APK) yang tercatat cukup tinggi, Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud Suyanto mengaku belum ada perubahan signifikan pada keterbukaan masyarakat Indonesia terhadap pendidikan yang lebih tinggi.
"Memang kami akui, program wajar 9 tahun ini baru bisa dirampungkan aspek kuantitatifnya dahulu, dan secara kualitatif, memang belum meningkat pada kualitasnya. Kami harus bekerja lebih keras lagi disamping meneruskan program wajar ungkapnya kepada Kompas.com di gedung A Kemendikbud, Jakarta, Senin (27/8/2012).
Suyanto mengatakan bahwa program wajib belajar 9 tahun sebenarnya telah dinyatakan rampung. Saat ini, pemerintah siap merintis wajib belajar 12 tahun. Rampungnya wajar 9 tahun secara kuantitatif ditunjukkan oleh daerah yang sudah memiliki APK yang mencapai 98 persen.
Namun, diakuinya pula, masih ada daerah tertinggal yang memiliki APK di bawah 90 persen, Bahkan, lanjutnya, masih banyak daerah di kabupaten yang pendidikan dasarnya terbengkalai.
"Masih ada 22 provinsi yang memiliki nilai APK rendah tersebar di kabupaten terpencil, saya kurang hafal tapi ada sekitar 120-an kabupaten yang tertinggal yang masih susah untuk menyelesaikan wajar 9 tahun itu," tandasnya.
Editor :
Caroline Damanik
0 komentar:
Posting Komentar