JAKARTA, KOMPAS.com - Perubahan kurikulum yang ditaksir menghabiskan biaya triliunan rupiah untuk pelatihan guru dan pengadaan buku, dikhawatirkan akan menjadi lahan baru penyelewengan anggaran seperti yang terjadi pada proyek besar yang terus menjadi pembicaraan hangat yaitu skandal proyek Hambalang.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Ferdiansyah, mengatakan bahwa kenaikan anggaran untuk pengadaan buku dan pelatihan guru pada kurikulum 2013 ini mengundang berbagai pertanyaan. Salah satunya adalah terkait sumber dana yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan sebesar Rp 1,4 triliun.
"Awalnya kan Rp 684 miliar, lalu pertemuan berikutnya naik jadi Rp 1,4 triliun. Katanya mau diambil dari DAK. Rinciannya bagaimana? Ini harus jelas. Jangan sampai jadi Hambalang kedua," kata Ferdiansyah saat Rapat Dengar Pendapat di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Jakarta, Senin (28/1/2013).
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Politeknik Media Kreatif Jakarta Bambang Wasito Adi juga menjelaskan bahwa anggaran pengadaan buku sebenarnya tidak terlalu mahal. Bahkan ia telah membuat perhitungan keuangan untuk harga sebuah buku dengan estimasi jumlah buku dan halaman yang dicetak.
"Untuk buku SD dengan kualitas bagus yaitu kertas yang bagus dan berwarna, jika dicetak sekitar lima juta eksemplar dengan jumlah halaman sebanyak 80 halaman per buku maka harga satu buku sekitar Rp 4.700 atau dibulatkan menjadi Rp 5000," jelas Bambang.
Perhitungan ini tentu mencengangkan lantaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menganggarkan harga satuan buku sebesar Rp 42.000. Dari segi jumlah eksemplar, Kemdikbud memang merencanakan akan mencetak sekitar 57 juta untuk semua jenjang dengan estimasi tiap buku berisi 200 halaman.
"Kalau hitungan sebelumnya tadi dengan perkiraan 200 halaman, paling tidak harga satuannya jadi Rp 12.500. Tapi untuk anak sekolah apalagi anak SD, 200 halaman itu banyak sekali. Ideal ya antara 70 atau 80 halaman," jelas Bambang.
Jika melihat perhitungan di atas, maka anggaran sebesar Rp 1 triliun khusus untuk pengadaan buku dinilai terlalu besar. Untuk itu, Kemdikbud memiliki kewajiban memaparkan rincian anggaran tersebut sehingga tidak muncul tuduhan penyelewengan anggaran atau korupsi terkait pengadaan buku pada kurikulum baru ini.
0 komentar:
Posting Komentar