JAKARTA, KOMPAS.com - Hujan berintensitas tinggi dan lama di sejumlah daerah dengan kerentanan tinggi banjir dan longsor perlu diwaspadai. Ini waktunya daerah memetakan potensi kedaruratan, termasuk rencana evakuasi dan lokasi pengungsian.
Perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim hujan belum tiba. Bahkan, Selasa kemarin terbentuk siklon tropis Oswald di Samudra Hindia yang berpotensi menimbulkan gelombang tinggi di sejumlah pesisir timur Indonesia.
"Antisipasi mensyaratkan pemetaan kerawanan dan kerentanan bencana serta risikonya. Dari tingkat komunitas hingga provinsi perlu melakukannya," kata Kepala Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta Eko Teguh Paripurno, dihubungi di Yogyakarta, Selasa (22/1/2013). Antisipasi kedaruratan meminimalisasi kemungkinan jatuhnya korban.
Secara teknis, pemetaan dengan mengidentifikasi jenis ancaman, risiko, serta rencana evakuasi, termasuk lokasi dan aset yang harus diselamatkan. Kesiapan di tingkat komunitas perlu diteruskan ke tingkat desa, kabupaten/kota, dan provinsi.
"Kalau semua ini berjalan, tak ada lagi saling menyalahkan saat bencana tiba. Persoalannya, ini belum jadi kebiasaan, apalagi budaya," kata Eko. Meski demikian, masih ada waktu untuk berbenah.
Data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menunjukkan, selama Januari 2013, ada 30 provinsi masuk kategori kerentanan tinggi longsor. Mulai Sumatera Utara, hampir seluruh provinsi di Sulawesi, Maluku, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, hingga Papua. Data dikirim hingga tingkat kabupaten/kota yang perlu diverifikasi di lapangan.
Dari Jawa Timur, Gubernur Soekarwo menyatakan, pihaknya mengalokasikan anggaran tanggap darurat Rp 50 miliar di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Jatim dan Rp 3,5 miliar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim. Total terdapat 32 daerah rawan banjir dan 20 daerah rawan longsor. Namun, Pemprov Jatim memprioritaskan antisipasi banjir di 13 kabupaten/kota dan longsor di 4 wilayah.
Di Kabupaten Tangerang Selatan, tetangga ibu kota Jakarta, pemda masih sebatas meminta para pengembang perumahan mematuhi aturan. Dari tahun ke tahun, genangan banjir terus meluas.
Secara umum, Jawa punya kerentanan tinggi karena parahnya kerusakan ekologis dan daya dukung. Laporan dan analisis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) 2013 menyebutkan, kerentanan Pulau Jawa terlihat dari kontribusi bencana ekologis sebesar 46,8 persen.
Kajian Daya Dukung Lingkungan Jawa 2006-2008 di bawah Menko Perekonomian menunjukkan, daya dukung Jawa memang tak memadai. Ada 278 peraturan daerah mengatur eksploitasi sumber daya alam tanpa mengatur pemulihannya.
"Sistem perencanaan nasional masih berbasis target, bukan berbasis masalah. Akar masalahnya tak tersentuh," kata ketua peneliti kajian sekaligus Guru Besar Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Hariadi Kartodihardjo.
Kapasitas rendah
Analisis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ancaman dan kerentanan bencana nasional terus meningkat. Ancaman datang dari fenomena meteorologis global, yakni curah hujan tinggi dan meluasnya kawasan tropis. Adapun kerentanan meningkat karena pertumbuhan penduduk, permukiman di daerah bencana, dan kerusakan ekologis. Risiko pun besar.
Saat bersamaan, pendidikan kebencanaan rendah. "Kapasitas antisipasi dan penanganannya juga rendah," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.
Dari sisi anggaran, alokasi di daerah minim. Di Yogyakarta, dari APBD Rp 9 triliun, anggaran BPBD Rp 9 miliar. Di daerah-daerah lain, persentase anggarannya di bawah 0,5 persen APBD.
"Dari sisi jumlah, BPBD baru di 366 kabupaten/kota dari total 497 kabupaten/kota," kata Sutopo. Itu pun sebagian tanpa kantor, minim sumber daya manusia, dan anggaran kecil. Bahkan, tanpa kemampuan mengendalikan operasi penanganan bencana.
Di DKI Jakarta saja belum terbentuk BPBD kabupaten/kota. Hanya ada BPBD provinsi dengan jumlah kru 32 orang.
Kondisi itu, menurut Sutopo, kontras jika dibandingkan meningkatnya bencana hidrometeorologis, di antaranya banjir, longsor, kekeringan, gelombang tinggi, dan puting beliung.
Di daerah, kerentanan meningkat. "Belum ada sense of crisis pada rencana pembangunan," kata Hariadi. (GSA/NAW/ILO/GAL/PIN)
0 komentar:
Posting Komentar