JAKARTA, KOMPAS.com - Perubahan kurikulum yang disiapkan pemerintah masih terus dibahas oleh tim yang ditunjuk Wakil Presiden serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Hingga saat ini pembahasan masih bersifat umum, belum sampai pada bagaimana pelaksanaannya maupun menyiapkan sumber belajar atau bahan ajar.
"Kami masih belum bisa menyampaikan hasil perubahan kurikulum yang dikerjakan tim pakar, tim Kemendikbud, dan tim inti. Semuanya masih wacana. Mendikbud sendiri meminta supaya perubahan disiapkan sebaik-baiknya atau dimatangkan sehingga siap diuji publik," kata Diah Harianti, Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendterian Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta, Rabu (31/10/2012).
Menanggapi keresahan penerbit buku teks dalam menyiapkan buku-buku teks yang sesuai dengan perubahan kurikulum baru yang rencananya mulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2013, Diah mengatakan pihaknya telah menyampaikan pesan kepada Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) untuk tidak membuat buku teks baru dengan mengikuti wacana perubahan kurikulum baru yang belum final. Apalagi pembahasan tim belum sampai pada bahan ajar, termasuk buku teks.
Menurut Diah, pelaksanaan kurikulum baru pada 2013 masih didiskusikan. Ada yang mengajukan supaya langsung seluruh jenjang pendidikan dan wilayah di Indonesia, beberapa sekolah sebagai percontohan, beberapa kelas, atau beberapa mata pelajaran. "Sekarang ini semuanya masih wacana sampai tim yang dibentuk untuk menyiapkan perubahan kurikulum selesai bekerja. Adanya perubahan kurikulum tentu saja berdampak pada perubahan bahan ajar," ujar Diah.
Berdasarkan aturan yang ada, buku teks yang bisa digunakan sekolah harus yang lolos penilaian Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud memfasilitasi penilaian buku teks oleh BSNP dan biasanya dibuka pada periode tertentu.
Ketika BSNP dan pemerintah membuka peluang penilaian buku teks, peneliian biasanya dilakukan sesuai kebutuhan pada tahun tersebut. Penilaian buku teks yang diadakan bisa berdasarkan jenjang pendidikan atau jenis mata pelajaran.
"Sekarang penilaian buku berjalan, terutama untuk yang SMK. Penilaian ini untuk buku-buku SMK yang dibeli hak ciptanya oleh pemerintah agar bisa diunggah menjadi buku sekolah elektronik," jelas Diah.
Ketua Umum Ikapi Pusat Lucya Andam Dewi mengatakan penerbit buku berharap pemerintah tidak tergesa-gesa menerapkan kurikulum baru pada tahun ajaran baru 2013. Wacana yang berkembang di media massa soal perubahan mata pelajaran dan juga materi sampai saat ini belum jelas sehingga meresahkan para penerbit buku teks.
"Para penerbit buku tentu saja selalu mengikuti kebijakan pemerintah," kata Lucya. Ketika buku-buku teks yang ada saat ini sudah menyesuaikan kebijakan pemerintah untuk memasukkan pendidikan karakter sudah dibuat dan disiapkan untuk tahun 2013, sekarang para penerbit diperhadapkan dengan wacana perubahan kurikulum.
"Kami berharap supaya pemerintah juga bisa mengajak Ikapi supaya kami siap dengan perubahan. Tetapi, beri waktu yang cukup untuk menyiapkannya. Setidaknya kurikulum yang sudah siap dibahas diimplementasikan satu tahun kemudian. Ini bukan untuk kepentingan penerbit saja, tetapi terutama guru sebagai pihak yang harus mampu menyajikan perubahan kurikulum tersebut ke dalam ruang kelas," kata Lucya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh belum bersedia memaparkan detil perubahan karena masih dibahas. "Masih terus terjadi perubahan dan pembahasan untuk mencari yang terbaik. Masyarakat nanti akan tahu saat diujipublikan," kata Nuh.
0 komentar:
Posting Komentar