JAKARTA, KOMPAS.com — Pembatasan kuota penerimaan mahasiswa calon guru di lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK) di perguruan tinggi negeri dan swasta perlu diperhitungkan dengan cermat. Jangan sampai kebutuhan guru jadi terkendala.
"Pengaturan penerimaan mahasiswa baru calon guru... baik saja. Namun, peran pemerintah yang dibutuhkan bukan saja pada pengaturannya, tetapi bagaimana pemerintah juga mengawasi proses pendidikannya serta membantu melengkapi sarana dan prasarana pendidikan guru yang semakin baik," kata Ketua Umum Asosiasi LPTK Swasta Indonesia Sulistiyo, Minggu (3/6/2012) di Jakarta.
Seperti diinformasikan sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berupaya memperbaiki kualitas pendidikan guru di perguruan tinggi. Mulai tahun 2013, Kemendikbud berencana membatasai kuota penerimaan mahasiswa baru calon guru di LPTK negeri dan swasta sekitar 40.000 orang per tahun. Pendidikan calon guru ditanggung penuh oleh pemerintah.
Menurut Sulistiyo, klaim pemerintah bahwa guru di Indonesia berlebih sebenarnya tidak benar. Pasalnya, cara penghitungan yang dipakai tidak tepat sehingga kesannya di atas kertas jumlah guru TK-SMA sederajat berlebih.
"Pengaturan kuota penerimaan mahasiswa baru calon guru harus didasarkan pada pendataan yang benar, yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Perbaiki dulu data kebutuhan guru. Jika tidak cermat, pada saatnya pemerintah tidak mampu mencukupi kebutuhan guru. Jadi, kebijakan pemerintah jangan sepotong-sepotong," tutur Sulistiyo.
Pemerintah harus memikirkan dampak pembatasan mahasiswa guru pada LPTK yang ada. Jumlah LPTK swasta saja sekitar 230 institusi.
0 komentar:
Posting Komentar