Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) segera menuntaskan penertiban aset tujuh perguruan tinggi yang pernah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN).
"Masih ada tujuh perguruan tinggi eks BHMN yang ditertibkan asetnya, tolong dibuat tim khusus, lakukan penyelesaian secara serius. Dengan demikian tidak jadi hutang kita," kata Presiden di Istana Negara Jakarta, Rabu.
Saat memberikan sambutan pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2011 dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Presiden juga meminta kementerian menindaklanjuti masukan dari BPK terkait masalah itu.
Dalam laporannya, BPK menyarankan pemerintah segera menetapkan status hukum terkait pengelolaan keuangan tujuh perguruan tinggi bekas BHMN.
Perguruan tinggi yang pernah ditetapkan menjadi BHMN yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga.
(P008)
Editor: Maryati
COPYRIGHT © 2012
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
Komentar Pembaca
Kirim Komentar
0 komentar:
Posting Komentar