JAKARTA, KOMPAS.com - Banyaknya suara yang mengatakan bahwa uji publik kurikulum hanya sekadar formalitas saja ditampik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak Kamis (27/12/2012) lalu, pihak kementerian telah membuat tim untuk mulai membahas apa saja yang masuk melalui uji publik selama tiga minggu.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, berjanji akan mencermati semua masukan yang muncul di uji publik baik yang bernada positif maupun yang negatif. Semua usul itu akan dipertimbangkan untuk penyempurnaan kurikulum.
"Jadi mulai dari apa saja yang beredar di publik itu harus dicermati dengan baik. Selama ini kan ada yang bilang percuma usul paling untuk pantes-pantesan," kata Nuh saat jumpa pers Akhir Tahun 2012 di Gedung A Kemdikbud, Jakarta, Jumat (28/12/2012).
Saat ini, ia menjelaskan bahwa tim kecil masih bergerak mencatat berbagai masukan di uji publik terkait kurikulum baru. Selanjutnya akan dibahas secara keseluruhan oleh pihak kementerian agar formulasi dalam kurikulum baru nanti sesuai dengan harapan masyarakat.
"Pemerintah tidak pernah melarang adanya pendapat berbeda dari masyarakat. Justru itu dapat menjadi pengayaan bagi program yang ada," jelas Nuh.
Seperti diketahui, beberapa pengamat pendidikan sempat mengungkapkan bahwa uji publik yang dilakukan pemerintah hanya formalitas saja. Pendapat yang akan diterima dan dipertimbangkan hanya yang sesuai dengan kehendak pemerintah saja. Sementara yang kontra dan cenderung menolak adanya kurikulum baru tak akan diperhatikan.
Editor :
Caroline Damanik
0 komentar:
Posting Komentar