JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga saat ini, Koalisi Pendidikan bersama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) masih menanti dukungan publik untuk menandatangani petisi terkait penolakan perubahan kurikulum. Munculnya gagasan petisi ini diakibatkan dari langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dianggap tergesa-gesa dan tak mempunyai alasan kuat dalam merombak kurikulum.
Anggota ICW, Siti Juliantari, mengatakan bahwa petisi tersebut sudah ditandatangani sekitar 500 orang sejak mulai dilempar ke publik melalui situs change.org pada awal Desember lalu. Ia juga menjelaskan bahwa ajakan untuk ikut dalam petisi ini juga disuarakan melalui sosial media yaitu twitter.
"Target awal sekitar 5.000. Saat ini masih sekitar 500. Kami bergerak melalui jaringan dan juga media twitter," kata Tari, saat dihubungi, Kamis (20/12/2012).
Sayangnya, petisi ini masih belum diketahui kapan segera akan dirilis dan diserahkan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ia mengaku hingga saat ini pihaknya masih terus membicarakan waktu rilis yang tepat dan terus menggalang massa.
"Masih dibicarakan terus untuk waktu rilisnya. Inginnya memang lebih cepat, jadi bisa buat orang lain tergerak," jelas Tari.
Seperti diketahui, Koalisi Pendidikan bersama dengan ICW, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) menentang perubahan kurikulum yang dianggap mendadak ini. Untuk itu, tercetuslah membuat petisi online yang ditujukan bagi pihak kementerian dan dapat diakses masyarakat sejak tanggal 5 Desember.
Editor :
Caroline Damanik
0 komentar:
Posting Komentar