JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak pihak masih terus mempertanyakan tujuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merombak Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang baru berjalan sekitar enam tahun. Jika tujuannya memang untuk meningkatkan kualitas anak bangsa, maka pemerintah tidak perlu buru-buru.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI-P, Dedy Gumilar, mengatakan bahwa perubahan kurikulum ini harusnya tidak memberatkan dan meresahkan masyarakat. Dengan langkah pemerintah yang tergesa-gesa ini, masyarakat justru menjadi resah terkait implementasi di lapangan nanti.
"Selama ini kurikulum berubah hanya menyuburkan pihak lain saja bukan masyarakat secara umum. Sebaiknya kurikulum itu tidak memberatkan masyarakat. Perubahan kurikulum ini sudah meresahkan masyarakat karena strategi implementasi yang belum jelas," kata Dedy saat dihubungi, Kamis (20/12/2012).
Ia juga mengatakan keresahan masyarakat ini muncul karena tiap perubahan kurikulum hanya akan menyuburkan pihak lain dan masyarakat luas yang terkena imbasnya. Pihak lain yang dimaksud di sini adalah para penerbit yang memanfaatkan momen ini untuk membuat buku dengan aneka macam substansi dan diberi label kurikulum baru.
Meski pemerintah telah menyatakan hanya ada satu substansi untuk buku ajar kurikulum baru, hal ini tidak bisa begitu saja menjadi jaminan. Selama tidak ada sanksi terhadap penerbit nakal, maka praktik penggandaan buku dengan aneka macam substansi ini mungkin terulang pada kurikulum mendatang.
"Tidak perlu seburu-buru ini. Belum tentu dengan mengganti kurikulum kualitas pendidikan akan baik," tambahnya.
Editor :
Caroline Damanik
0 komentar:
Posting Komentar