JAKARTA, KOMPAS.com - Menanggapi protes dari para guru yang tidak sepakat dengan pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) ini, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dana Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP&MP), Syawal Gultom, mengatakan bahwa UKG tetap akan dilanjutkan. Menurutnya, pemetaan guru menjadi kebutuhan pendidikan nasional saat ini.
"Permasalahan memang ada. Kami bekerja siang malam untuk mempersiapkan ini semua. Kalau mau pakai pola yang lama, ya 2072 baru selesai pemetaannya," kata Syawal, saat bertemu dengan Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI) di Gedung D, Kemendikbud, Jakarta, Kamis (18/10/2012).
Dia juga mengatakan penyelenggaraan ujian secara online ini baru pertama kali dilakukan dan merupakan langkah yang besar. Menurut Syawal pula, guru seharusnya juga mampu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang ada saat ini.
"Dengan begini, pengaruhnya juga besar. Jadi banyak guru yang ingin belajar lagi. Jadinya kan baik," ujar Syawal.
Tak hanya itu, menurutnya, pelaksanaan UKG juga berdampak baik terhadap anggaran yang ada. Jika pemetaan guru dan pelatihan selalu dengan diklat, saat ini dapat dilakukan secara online dan langsung dari masing-masing Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditunjuk di daerah masing-masing. Oleh karena itu, tegasnya, tak ada alasan untuk tidak melanjutkan UKG.
"Biayanya jauh lebih murah. Kalau dengan diklat bisa sampai Rp 2.500.000 per guru. Ini hanya cukup sekitar Rp 200.000 per guru," ungkapnya.
"Jadi kalau niatnya untuk menghentikan UKG, mari direnungkan baik-baik," tandasnya.
Editor :
Caroline Damanik
0 komentar:
Posting Komentar