Jumpa pers yang dihadiri oleh (dari kiri ke kanan) Jacqui De Lacy (Kepala AusAid Indonesia), Greg Moriarty (Dubes Australia untuk Indonesia, Prof Pratikno (Rektor UGM), dan Dr Prasetijono Widjojo (Deputi Bidang Ekonomi Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas) (Foto AntaraNews)
AusAid tidak akan terlibat secara langsung dalam hal penentuan apa-apa yang akan diteliti....
Berita Terkait
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Republik Indonesia dan Australia bersepakat untuk bekerjasama memperkuat kapasitas riset para peneliti dan lembaga penelitian di Tanah Air, agar hasil riset mereka bisa digunakan sebagai landasan pengambilan kebijakan.
"Kerjasama di sektor pengetahuan ini sangat penting bagi Australia dan Indonesia, karena Indonesia sedang berada di posisi peralihan dan perlu dicegah dari jebakan negeri pendapatan menengah," kata Duta Besar (Dubes) Australia untuk Indonesia Gred Moriarty, kepada pers, di Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut Dubes Moriarty menjelaskan bahwa kerjasama di bidang pengetahuan diharapkan bisa membantu Indonesia menemukan solusi-solusi lokal untuk mengurangi angka kemiskinan dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan.
Sementara itu Kepala AusAid Indonesia Jacqui De Lacy mengatakan bahwa program hibah AusAid senilai Rp1 triliun untuk program berdurasi lima tahun ini akan memusatkan upaya peningkatan kualitas dan pengemasan riset.
"AusAid tidak akan terlibat secara langsung dalam hal penentuan apa-apa yang akan diteliti. Yang akan didukung AusAid lewat program ini adalah meningkatkan fasilitas riset, pengemasan riset agar dibaca oleh pengambil kebijakan, dan meningkatkan konektifitas intelektual antara para peneliti dengan pengambil kebijakan," kata Jacqui.
Bantuan yang menyediakan hibah dan bantuan teknis bagi lembaga-lembaga penelitian, universitas, dan think tank Indonesia ini berorientasi menjadikan hasil riset sebagai landasan pengambilan keputusan publik di Indonesia.
"Kebijakan publik harus ditopang oleh riset yang kuat. Persoalan kita di Indonesia adalah peneliti dan para pengambil kebijakan tidak terhubung dengan baik," kata Rektor Universitas Gadjah Mada Profesor Pratikno.
"Data di Indonesia lemah dan terpecah-pecah. Sementara dunia penelitian kita aktif tapi masih jauh di bawah standar negara-negara berkembang lainnya," kata dia.
Lebih jauh ia menjelaskan bahwa saat ini demokrasi dan desentralisasi membuat pengambilan kebijakan publik semakin jauh dari landasan ilmiah atau riset.
"Logika politik melampaui pendekatan teknokratif. Kebijakan diambil berdasarkan opini elit, berdasarkan pernyataan elit, dan berdasarkan popularitas," ujarnya.
(ANTARA)
Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © 2012
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
Komentar Pembaca
Kirim Komentar
0 komentar:
Posting Komentar