"Pengambilan keputusan berdasarkan kepentingan politik"

ANTARA News - Nasional - Pendidikan News And Service // via fulltextrssfeed.com

"Pengambilan keputusan berdasarkan kepentingan politik" Oct 2nd 2012, 07:15 Rektor UGM Profesor Pratikno (Foto Antara News) Saat ini di Indonesia, pengambilan keputusan berdasarkan kepentingan politik dan kebijakan yang populer, bukan berdasarkan riset yang bisa menghasilkan kebijakan efektif dan efisien... Berita Terkait Galeri Terkait Doa Korban PKI Peringatan Kesaktian Pancasila Video Terkait Computer Line Khusus Wanita ... Hormati Hak Tunarungu Jakarta (ANTARA News) - Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Pratikno, mengatakan bahwa kebijakan publik harus berbasis riset yang berkualitas, bukan kepentingan politik kelompok dan sesaat. "Saat ini di Indonesia, pengambilan keputusan berdasarkan kepentingan politik dan kebijakan yang populer, bukan berdasarkan riset yang bisa menghasilkan kebijakan efektif dan efisien," kata Prof Pratikno, seusai pembukaan acara "Menyusuri Jejak Baru Indonesia: Revitalisasi Pengetahuan untuk Pengentasan Kemiskinan", di Jakarta, Selasa. Pratikno mengatakan, baik para peneliti maupun pengambil kebijakan perlu untuk bersama-sama membuka diri guna menghasilkan keputusan yang lebih baik dan bukan sekedar menghasilkan kebijakan populer tapi untuk kepentingan jangka pendek. "Para peneliti harus meningkatkan kapasitas dan membuat penelitian yang lebih relevan bagi para pengambil kebijakan. Sementara para pengambil kebijakan diharapkan bisa membuka diri untuk menggunakan hasil penelitian tersebut untuk mengambil kebijakan meskipun tidak populer," kata Pratikno. Ia menambahkan, kapasitas para peneliti Indonesia untuk melakukan penelitian bagi para pengambil kebijakan sudah cukup kuat, namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara penyampaian hasil penelitian agar didengar dan diterapkan. "Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara untuk menyampaikan hasil penelitian dan peneliti harus mampu meyakinkan kepada publik dan pengambil kebijakan bahwa hasil penelitiannya itu penting," kata Pratikno. Menurut dia, sesungguhnya sudah banyak lembaga riset yang telah memberikan hasil riset dan rekomendasi bagi pengambilan kebijakan, seperti pada contoh kasus pengambilan kebijakan untuk penaikan harga BBM. Namun kondisi saat ini, lanjut Pratikno, banyak politisi dan partai politik atau pun pemangku kebijakan hanya berpegang pada pengambilan keputusan yang populer, dan bisa mengakibatkan demokrasi Indonesia menjadi suatu masalah tersendiri. "Demokrasi di Indonesia saat ini masih berpegang pada keputusan populer, namun para pengambil keputusan harus berani untuk mengambil kebijakan yang tidak populer dan berdasarkan hasil penelitian," kata Pratikno. Lebih lanjut dia menjelaskan, demokrasi bukan hanya mengenai jumlah pendukung saja namun juga terkait dengan isi kebijakan yang diambil apakah sudah berkualitas atau hanya sekedar kebijakan jangka pendek yang populer. Untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas, ungkap Pratikno, juga harus didukung oleh masyarakat yang memiliki basis pengetahuan yang cukup baik, sehingga bisa menilai kebijakan tersebut apakah memang baik untuk jangka panjang atau hanya kebijakan jangka pendek. "Pekerjaan rumah saat ini adalah bagaimana memberikan kebijakan yang populer, namun juga berkualitas," ujar Pratikno. (V003) Editor: Ella Syafputri COPYRIGHT © 2012 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Komentar Pembaca Kirim Komentar

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions