Beijing (ANTARA News) - Hasil riset lembaga penelitian dan pengembangan di Tanah Air belum banyak digunakan dalam pembuatan kebijakan politik dan investasi, kata Wakil Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Endang Sukara.
"Padahal jika kita ingin mencapai tujuan negara sesuai UUD 1945, ilmu pengetahuan, etika dan budaya merupakan faktor yang tidak bisa dipisahkan untuk membuat kebijakan politik dan investasi," katanya usai menghadiri Simposium ke-6 Asian Heads of Research Councils (ASIAHORCs) di Beijing, Rabu.
Ia menyatakan, seharusnya setiap kebijakan eksplorasi sumber daya alam dibuat dengan mempertimbangkan perhitungan ilmiah mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan serta pengaruhnya terhadap etika dan budaya masyarakat setempat dengan kearifan lokal mereka.
"Sehingga kebijakan atau keputusan politik dan investasi dalam eksplorasi dan penggunaan sumber daya alam benar-benar dirasakan dan bermanfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyatnya, bagi kepentingan negara, bukan sekedar segelintir orang atau kelompok apalagi investor asing," tutur Endang.
Indonesia, lanjut dia, sudah saatnya untuk memaksimalkan riset, penelitian dan pengembangan berdasar akar budaya Indonesia untuk mengembangkan dan menghasilkan sesuatu yang baru, unik, bernilai tambah.
"Perpaduan antara science, etika dan budaya itu akan menghasilkan sesuatu yang unik, berkarakter dan akhirnya memberikan nilai tambah dan otomatis memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat sesuai cita-cita dan tujuan negara kita," kata Endang.
Tentang paten hasil penelitian lembaga riset dalam negeri ia mengatakan,"kalau hak paten, semua sudah dipatenkan, namun belum tentu mendapat lisensi dari pemerintah, bagaimana swasta atau investor akan berminat untuk memanfaatkan hasil riset dan pengembangan dimaksud."
"Jadi, memang perlu kemauan politik dan aksi nyata agar hasil riset dan pengembangan yang dilakukan benar-benar berdampak kuat pada kebijakan politik dan investasi," ujar Endang.
Simposium ke-6 ASIAHORCs dihadiri para peneliti dari 14 negara dengan fokus pembahasan pembiayaan dan kualitas hasil riset dan pengembangan.
(R018)
0 komentar:
Posting Komentar