JAKARTA, KOMPAS.com — Meskipun belum resmi dilantik menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, harapan besar akan perbaikan pendidikan di Jakarta mulai digantungkan pada pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. Keduanya dituntut meningkatkan kualitas tata kelola dana pendidikan di Jakarta untuk menekan kemungkinan kebocoran anggaran dan meningkatkan performa pendidikan di Ibu Kota.
Peneliti Monitoring Pelayanan Publik, Indonesia Corruption Watch (ICW), Siti Juliantari, mengatakan, penyelenggaraan pendidikan DKI Jakarta telah didukung dana yang cukup besar. Pada 2012 saja, jumlahnya mencapai Rp 9,78 triliun. Namun, masih banyak dijumpai anak putus sekolah, gedung, sarana dan prasarana sekolah yang rusak, serta keluhan tentang kesejahteraan guru.
"Perbaikan tata kelola dilakukan melalui peningkatan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan di tingkat birokrasi dan sekolah. Jika tak dilakukan maka program kartu pintar yang dikampanyekan Jokowi-Ahok takkan berjalan baik," kata Tari di kantor ICW, Jakarta, Selasa (2/10/2012).
Untuk menunjangnya, ICW meminta pemimpin baru di ibu kota itu mencabut SK Gubernur Nomor1971 Tahun 2011 tentang informasi yang dikecualikan atau dirahasiakan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. SK yang ditetapkan oleh Fauzi Bowo itu menyatakan dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah seperti surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ), tiket, kuitansi bukti pembayaran, dokumen lelang, kontrak atau surat perjanjian kerja sama (SPK) pengadaan barang dan jasa dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik (informasi rahasia).
"SK itu harus dicabut karena selama ini masih ditutupi padahal ada UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mengatakan semua itu dapat diakses oleh siapa pun, termasuk masyarakat," tambahnya.
Kartu Pintar
Tanpa komitmen tata kelola yang baik dari Jokowi-Basuki, menurut Tari, tujuan mulia dari program Kartu Pintar hanya akan berganti menjadi pemborosan dan inefisiensi dana pendidikan. Pasalnya, dana yang mengalir ke sekolah dan dinas pendidikan tidaklah sedikit.
Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Lody Paat, menilai program Kartu Pintar baik selama bisa dikaitkan dengan kualitas pendidikan dan pendidikan yang berdasar pada keadilan sosial.
Menurutnya, sekolah berkualitas harus memiliki laboratorium yang memadai baik laboratorium IPA, IPS, bahasa, maupun kesenian, juga perpustakaan sekolah yang dilengkapi dengan buku-buku yang sesuai.
Selanjutnya, ada relasi yang harus ditekankan dalam lingkungan sekolah, yaitu relasi antarmurid dan guru, relasi antarmurid, relasi antarguru dan pengetahuan, serta relasi antarmurid dan pengetahuan.
"Relasi itu harus setara. Itu yang belum tercapai di pendidikan kita," ujar Lody pada kesempatan yang sama.
Sementara untuk memenuhi prinsip pendidikan berbasis keadilan sosial, akses warga untuk memperoleh pendidikan harus dibuka lebar. Oleh karena itu, harapan terhadap Kartu Pintar menjadi besar.
"Keadilan itu kan bicara tentang akses. Semua anak harus bisa sekolah tanpa terkecuali," tambahnya.
Lody menambahkan, kedua calon pemimpin baru Jakarta itu perlu mengawasi jalannya birokrasi yang memperoleh wewenang penuh menjalankan program Kartu Pintar ini. Ia menuturkan, eksekusi program kerja dan pengawasan yang baik diharapkan dapat memperbaiki kualitas pendidikan di Jakarta.
"Jadi, kami tunggu saja itu dilaksanakan," tandasnya.
Editor :
Caroline Damanik
0 komentar:
Posting Komentar