JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah daerah diminta tidak hanya mendeklarasikan program wajib belajar (wajar) 12 tahun, tetapi juga harus menyiapkan anggarannya secara riil.
Hal itu dilontarkan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Hamid Muhammad kepada Kompas.com, di gedung Kemdikbud, Jakarta, Jumat (31/8/2012).
"Yang paling penting bukan cuma deklarasi, tapi anggaran riil juga harus disiapkan," ujarnya.
Hamid mencatat, ada 13 provinsi yang telah mulai merintis wajar 12 tahun sejak 2008. Beberapa di antaranya adalah Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Yogyakarta, dan DKI Jakarta.
Akan tetapi, seluruh daerah itu belum mampu menanggung biaya operasional pendidikan di jenjang SMA. Ke depan, Hamid berharap semua daerah dapat mengikuti skema wajar 12 tahun yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Skema wajar 12 tahun itu adalah disiapkan pos anggaran untuk biaya operasional, pemberian beasiswa dan bantuan bagi siswa miskin, menyiapkan pembangunan fasilitas baru, dan menyiapkan tenaga pengajarnya.
"Saya kira provinsi dan kabupaten/kota harus mengikuti skema yang kita rancang. Ada beberapa daerah yang sudah memulainya dari awal," tandasnya.
Seperti diberitakan, pemerintah tengah merancang anggaran untuk mendukung rintisan wajar 12 tahun melalui Pendidikan Menengah Universal (PMU).
Dari APBN, rencananya PMU akan mendapat jatah sekitar Rp 10-11 triliun. Jumlah tersebut akan dibagi untuk pengadaan infrastruktur, tenaga pendidik, beasiswa dan yang terbesar adalah untuk Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMA.
0 komentar:
Posting Komentar