JAKARTA, KOMPAS.com - Perguruan tinggi swasta (PTS) terus mengungkapkan keluhannya. Pemerintah didesak tak hanya memerhatikan perguruan tinggi negeri (PTN). PTS meminta agar aturan dan bantuannya juga menyasar kampus swasta.
Rektor Universitas Dr Moestopo (Beragama), Sunarto mengatakan, perlakuan pemerintah pada pendidikan tinggi masih diskriminatif karena pemerintah lebih banyak mengatur dan membantu PTN. Sementara itu, PTS diperhatikan seadanya. Tetap dituntut maju tanpa bantuan yang memadai.
"Dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang diatur negeri, yang dibantu juga negeri. Itu diskriminasi," kata Sunarto kepada Kompas.com, Kamis (30/8/2012), di kampus Moestopo, Jakarta.
Di luar itu, lanjutnya, terbentuk juga pendidikan tinggi yang mengarah pada komersialisasi. Padahal sejatinya, pendidikan tak bisa dikomersialisasikan, dan pembangunannya juga harus seimbang.
"Kesannya seperti itu, komersil dan tak seimbang. Harusnya dibantu meningkatkan sumber daya dan penelitiannya supaya PTS bisa ikut bangkit," ucapnya.
Terakhir, Sunarto mengungkapkan kekhawatirannya pada keberadaan perguruan tinggi asing. Bila pemerintah tak bijak mengelola, menurutnya hal itu bisa mengancam keberadaan perguruan tinggi nasional.
"Perguruan tinggi asing harus diatur jangan terlalu bebas. Perketat semuanya dengan melibatkan PTS saat merumuskan aturannya," tandasnya.
Editor :
Caroline Damanik
0 komentar:
Posting Komentar