JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala daerah, bupati, dan walikota diimbau untuk berinisiatif dan lebih pro terhadap pengembangan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Hal itu ditujukan untuk mewujudkan rencana menghadirkan satu lembaga PAUD terpadu dan unggulan di setiap desa.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Lidya Freyani Hawadi mengatakan, keberpihakan pemerintah daerah masih sangat minim. Untuk itu, ia mendorong agar partisipasi daerah dalam melakukan investasi jangka panjang melalui PAUD dapat ditingkatkan.
"Saya imbau bupati/walikota agar lebih pro kepada PAUD karena itu merupakan investasi jangka panjang," kata Lidya, yang biasa disapa Reni Akbar, Rabu (8/8/2012), di Gedung Kemdikbud, Jakarta.
Reni menambahkan, keberpihakan pemerintah daerah juga menjadi salah satu strategi untuk menghadirkan PAUD terpadu (unggulan) di setiap desa. Pasalnya, rencana itu akan sulit direalisasikan jika hanya bergantung pada pemerintah pusat. Terlebih, anggaran untuk PAUD pada tahun 2013 tergolong paling kecil jika dibandingkan dengan anggaran untuk jenjang lainnya, yakni Rp 2,8 triliun.
"Anggaran kami sangat kecil, maka daerah perlu ikut berpartisipasi. Setelah semua kabupaten memiliki PAUD unggulan, selanjutnya adalah setiap kecamatan, dan kemudian setiap desa," katanyaa.
Selain itu, Reni mengungkapkan, pihaknya berencana menggandeng kementerian lain dan menggali sumber pendanaan dari CSR dunia industri. Diharapkan, Indonesia segera memiliki PAUD terpadu yang unggul minimal satu di setiap desa.
"Kami terus melakukan pendekatan dengan kementerian lain dan pelaku industri, semuanya sudah kami siapkan," ujarnya.
Editor :
Inggried Dwi Wedhaswary
0 komentar:
Posting Komentar