JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala SDN 02 Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur, Irna Wati, membantah keluhan salah satu orangtua siswa, Rahma, yang mengaku keberatan dengan sejumlah pungutan yang dilakukan sekolah. Ia mengatakan, seluruh biaya, baik untuk buku, seragam atau kegiatan pendukung pendidikan lain di sekolah itu telah disesuaikan dengan peraturan yang ada.
"Kita juga sudah dapat SK Gubernur tanggal 16 Juli 2012 lalu. Jadi kita enggak pernah ada pungutan apapun ke orangtua murid," kata Irna Wati, saat ditemui Kompas.com, di SDN 02 Rawa Terate, Jl. KRT Radjiman Widyodiningrat, Cakung, Jakarta Timur, Senin (30/7/2012).
Sebelumnya, Rahma (bukan nama sebenarnya), salah satu orang tua murid mengaku keberatan tentang berbagai pungutan yang dilakukan pihak sekolah dan komite. Salah satunya pungutan studi wisata ke sejumlah tempat di Jakarta, yaitu Planetarium, Istana Negara, dan Monumen Nasional pada tahun ajaran 2010-2011. Saat itu, setiap siswa dikenakan biaya Rp 130.000. Menurut Irna, program tersebut merupakan inisiatif dari pihak komite sekolah, bukan dari jajaran guru dan kepala sekolah.
"Itu masukan dari orangtua, mereka yang ingin. Mereka kan juga ada komite kelas. Mendengarkan ada keinginan suara dari orangtua untuk melakukan wisata edukatif, kalau kami sifatnya ikut saja," ujar Irna.
Rahma dan sejumlah orangtua murid lainnya juga mengaku keberatan pada setiap tahun ajaran baru, khususnya tahun ajaran 2011-2012, pihak sekolah memungut uang sebesar Rp 270.000 untuk pembelian seragam sekolah. Menanggapi laporan orang tua murid tersebut, Irna juga membantah. Pihaknya tidak pernah memberikan fasilitas untuk orangtua murid yang ingin membeli seragam di sekolah. Ia mengatakan, pihak sekolah membebaskan pembelian seragam sekolah di luar sekolah.
"Kalau baju seragam kan ada di luar, silahkan orangtua beli. Kita tidak fasilitasi itu. Kita malah sering bantu anak-anak kelas VI, kita beli pensilnya, terus ada yang bajunya jelek, kita kasih ada 10 orang," lanjutnya.
Masalah prosedur penerimaan siswa baru, ia pun mengungkapkan telah sesuai prosedur yang ada, terlebih tanpa pungutan.
"Mereka mendaftar, bisa langsung, bisa online. Ada verifikasinya. Tidak ada tes, kita hanya berdasarkan usia minimal tujuh tahun," kata Irna.
Ia berharap, bagi orangtua yang keberatan dengan kebijakan pihak sekolah dan komite, untuk menyampaikan langsung kepadanya. Sebab, menurutnya, pemberitaan tentang sekolah tersebut akan mengganggu aktivitas kegiatan belajar mengajar.
Editor :
Inggried Dwi Wedhaswary
0 komentar:
Posting Komentar