PONTIANAK, KOMPAS.com - Sebanyak 26.481 pelajar di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, akan menerima beasiswa miskin dari pemerintah pusat sebagai kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak atau BBM.
Kepala Dinas Pendidikan Sintang, YAT Lukman Riberu, saat dihubungi di Sintang, Jumat, mengatakan bahwa beasiswa ini diberikan mulai pelajar tingkat SD hingga tingkat SMA yang besaran nominal uangnya berbeda untuk setiap tingkatan.
Untuk pelajar SD ada 20.948 pelajar yang akan menerima beasiswa tersebut dengan nominal uangnya sebesar Rp 425.000 per semester/siswa.
Sementara tingkat SMP jumlah penerima 4.000 pelajar dengan nominal uang yang diterima Rp 575.000 per semester/siswa. Untuk tingkat SMA jumlah penerima sebanyak 649 pelajar dan SMK sebanyak 884 pelajar dengan jumlah beasiswa yang diterima sebesar Rp 700.000 per semester/siswa.
"Salah satu syarat pelajar dapat menerima beasiswa ini yaitu orang tuanya harus memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS). KPS ini harus diserahkan ke sekolah kemudian diserahkan lagi ke Dinas Pendidikan paling lama 30 Agustus," ungkap Lukman Riberu, Jumat (16/8/2013).
Jika semua pelajar yang orangtuanya memiliki KPS sudah terpenuhi dan masih ada kuota yang tersedia, menurut dia, kuota beasiswa tersebut bisa diberikan kepada pelajar non-KPS yaitu dari keluarga harapan seperti anak yatim piatu, anak terancam putus sekolah dan anak korban bencana.
Lukman menambahkan akan sangat selektif dalam menyalurkan beasiswa tersebut. Dia mengatakan, sebelum data pelajar diserahkan ke pusat, data yang masuk akan dicek kembali untuk memastikan penerima beasiswa miskin ini adalah pelajar yang kurang mampu.
"Jika dalam pengecekan itu ditemukan orangtua mampu namun mempunyai KPS maka beasiswa ini akan dialihkan ke siswa lain yang betul-betul membutuhkan tapi belum terdata," katanya.
Ia mengatakan, BLSM untuk siswa miskin mulai dicairkan pada bulan Oktober. Sementara bulan Agustus mulai pendataan, diperkirakan Oktober dana cair. Uang tersebut langsung masuk ke rekening siswa.
Dalam pendataan siswa kurang mampu yang dilaksanakan sekolah tersebut, lanjut Lukman, permasalahan yang ada ternyata banyak orangtua siswa yang tidak memiliki KPS padahal mereka tergolong keluarga kurang mampu. "Kami mengimbau Kantor Pos segera membagikan KPS hingga ke dusun-dusun," katanya.
Sementara yang dilakukan Dinas Pendidikan, meminta bantuan pemerintah kecamatan untuk melakukan pendataan siswa-siswa kurang mampu ini agar semuanya terdata. Karena kuota beasiswa yang cukup besar ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Lukman menambahkan, Kemendikbud yang bekerja sama dengan Kantor Pos dalam penyaluran beasiswa ini dapat mengubah mekanisme penyalurannya. Karena biasanya penyaluran dana bantuan seperti ini, Kantor Pos hanya bisa menyalurkannya sampai ke kabupaten saja.
Sementara di Kabupaten Sintang, transportasi sangat sulit. Para siswa di daerah-daerah pedalaman dapat mengambil beasiswa tersebut ke Kantor Pos yang jaraknya sangat jauh.
"Masyarakat dari pehuluan dan pedalaman untuk turun ke Sintang saja membutuhkan biaya hampir satu jutaan pulang pergi sementara dana yang akan diambil hanya Rp 400.000 sampai Rp 700.000 an saja," katanya.
Hal itu justru menjadi beban mereka. Untuk itu dia berharap Kantor Pos dapat menyalurkan beasiswa ini dengan mendatangi ke desa-desa.
Editor : BNJ
0 komentar:
Posting Komentar