JAKARTA, KOMPAS.com- Kesiapan implementasi kurikulum baru pada Juli 2013 dipertanyakan. Berbagai organisasi guru pesimis soal implementasi kurikulum baru karena melihat ketidakberhasilan yang memprihatinkan dalam beberapa perubahan kurikulum, termasuk kurikulum tingkat satuan pendidikan.
Oleh karena itu, pemerintah diminta tidak perlu tergesa-tegesa melaksanakan Kurikulum 2013 jika memang belum siap. "Pelaksanaan/implementasi hendaknya ditunda. Sebab, Indonesia sangat luas dan beragam, tidak hanya Pulau Jawa," kata Sulistiyo, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam refleksi pendidikan akhir tahun di Jakarta, Jumat (28/12/2012).
"Perubahan kurikulum merupakan kebutuhan memang benar. Akan tetapi, bukan asal berubah, apalagi jika hanya untuk kepentingan pencitraan atau berdimensi politis," kata Sulistiyo.
Guntur Ismail, Pesidium Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), mengatakan, yang diperlukan saat ini untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia adalah membenahi guru.
Pemerintah justru harus berupaya meningkatkan kapasitas guru dan membenahi lembaga pendidik tenaga kependidikan yang merupakan pabrik yang memproduksi guru.
"Jika guru berkualitas, kurikulum seperti apapun dapat dijalankan. Sebaliknya, jika guru tidak berkualitas kurikulum sebagus apapun hanya akan menjadi dokumen," kata Guntur.
Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Iwan Hermawan mengatakan, pelaksanaan kurikulum baru sebaiknya ditangguhkan sampai tahun 2014 karena perlu uji publik yang lebih matang.
"Dalam persiapan guru juga tidak sekedar asal dilatih. Perlu persiapan dan pelatihan yang terstruktur dan berkesinambungan bagi guru paling sedikit satu tahun," jelas Iwan.
Editor :
Tjahja Gunawan Diredja
0 komentar:
Posting Komentar