JAKARTA, KOMPAS.com -- Kesenjangan dalam pengelolaan pendidikan inklusif, status dan kompetensi guru, serta jaminan pelayanan pendidikan inklusif masih terjadi di berbagai daerah. Akibatnya, perkembangan pendidikan inklusif lambat. Hal ini bukan karena daerah tidak peduli atau tidak mau menyelenggarakan pendidikan inklusif melainkan hanya karena tidak paham dengan isu pendidikan inklusif.
Hal ini dikemukakan Manager Program Nasional OVC Helen Keller International (HKI) Indonesia Emilia Kristiyansi di sela-sela diskusi kebijakan nasional untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif, Kamis (27/12/2012) di Jakarta. "Ternyata bukan karena tidak mau atau tidak peduli tetapi hanya karena tidak paham. Oleh karena itu lalu kami dampingi," ujarnya.
Penelitian yang dilaksanakan HKI Indonesia mulai akhir tahun 2010 dengan dukungan United States Agency International Development (USAID) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu telah selesai akhir tahun 2011. Penelitian dilakukan di enam wilayah dampingan HKI International, yakni Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta.
Dari hasil temuan itu direkomendasikan agar pemerintah memperkuat satuan pendidikan, meningkatkan kompetensi guru reguler dan guru pembimbing khusus (GPK), serta memberi jaminan memperoleh hak pendidikan.
Hasil analisis temuan itu digunakan untuk merumuskan rencana aksi dengan tujuan memperbaiki kesenjangan yang ada dalam pendidikan inklusif.
0 komentar:
Posting Komentar