NUSA TENGGARA BARAT, KOMPAS.com - Tarik ulur masalah kurikulum baru antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masih terjadi. Para anggota legislatif menuntut agar pihak kementerian mau menunggu hasil rekomendasi Panitia Kerja (Panja) kurikulum.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, mengatakan bahwa pihaknya mau menanti hasil rekomendasi dari Panja Kurikulum DPR RI. Namun ia tetap meminta agar Panja bergerak cepat sehingga saat kementerian merampungkan rumusan hasil uji publik, anggota legislatif ini juga sudah memberikan rekomendasi terhadap kurikulum baru ini.
"Tidak apa kalau mau menunggu. Ini juga belum waktunya tender. Tapi saya minta Panja juga bergerak cepat," kata Nuh seusai mengunjungi Pondok Pesantren Nadhlatul Wathon di Pancor, Nusa Tenggara Barat, Minggu (16/12/2012).
Ia mengungkapkan bahwa hasil rumusan uji publik ditargetkan selesai pada Januari tahun depan. Sementara masa reses DPR RI sendiri juga berakhir pada bulan yang sama sehingga diharap rekomendasinya dapat segera diberikan terkait kurikulum baru ini.
"Januari sudah selesai uji publik dan dirumuskan hasilnya. Kami juga tetap tunggu hasil Panja seperti apa biar saling memperkuat. Jadi tunggu selesai reses," jelas Nuh.
Meski pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mau menanti rekomendasi yang akan dikeluarkan Panja kurikulum DPR RI, keputusan mengenai masalah perubahan kurikulum ini tetap ada di tangan pemerintah sepenuhnya.
"Kami tetap menghargai apa hasil rumusan dari Panja. Tapi sifatnya adalah rekomendasi saja. Wewenang kurikulum tetap ada di pemerintah," tandasnya.
Editor :
Caroline Damanik
0 komentar:
Posting Komentar