Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kanan) memberikan Kartu Jakarta Pintar kepada perwakilan Siswa SMK Pelayaran dan SMA ketika peluncuran Kartu Jakarta Pintar di SMA Yappenda, Jakarta Utara, Sabtu (1/12). (FOTO ANTARA/M Agung Rajasa/ss/mes/12)
Tim independen ini akan terdiri dari sejumlah unsur, antara lain mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan unsur masyarakat
Berita Terkait
Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan membentuk tim independen untuk mengawasi penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Untuk pengawasan KJP, nanti akan saya bentuk tim khusus. Akan tetapi, tim ini baru akan saya bentuk kalau semua kartu sudah didistribusikan, yaitu sebanyak 332.000," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.
Tim independen tersebut bertugas mengawasi penggunaan KJP, namun untuk saat ini pemantauan dilakukan pihak-pihak yang dekat dengan siswa penerima KJP.
"Karena program KJP ini baru dimulai, jadi pemantauannya masih dilakukan oleh pihak-pihak yang dekat dengan siswa, seperti guru, kepala sekolah, orang tua murid, dinas pendidikan dan inspektorat. Nanti, baru kita bentuk tim khusus," ujarnya.
Program KJP telah diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Sabtu (1/12). Pembagian KJP dilakukan secara langsung oleh Jokowi di dua lokasi, yaitu SMA Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan SMA Paskalis, Kemayoran, Jakarta Pusat.
KJP dibagikan dalam bentuk kartu ATM Bank DKI yang dibedakan dengan warna, yaitu platinum untuk sekolah negeri dan silver untuk sekolah swasta, dengan besaran biaya yang sama, Rp240.000 bagi setiap siswa per bulan.
Tahun ini, KJP masih terbatas bagi siswa-siswi SMA/SMK. Sementara pada 2013, KJP akan diberikan kepada siswa-siswi mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs hingga SMA/MA/SMK dengan total keseluruhan 332.000 murid.
(R027)
Editor: Heppy
COPYRIGHT © 2012
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
Komentar Pembaca
Kirim Komentar
0 komentar:
Posting Komentar