JAKARTA, KOMPAS.com - Kontroversi yang membelit perubahan kurikulum ini tak kunjung berhenti. Banyak pihak menilai perubahan kurikulum tanpa kejelasan waktu ini justru berdampak negatif pada pengembangan kualitas pendidikan. Idealnya, kurikulum dibiarkan berjalan paling tidak selama 10 tahun agar ada hasil yang diperoleh.
Sekretaris Jendral National Education Watch, Jonner Sipangkar, mengatakan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang hanya berumur enam tahun masih belum dapat dilihat hasilnya secara signifikan. Umumnya, negara lain membiarkan satu kurikulum berjalan selama 10 hingga 15 tahun agar pemetaan hasilnya terlihat jelas.
"Ini baru dua tahun diganti. Itu dari kurikulum tahun 2004 ke 2006. Sekarang dari 2006 ke 2013, juga baru enam tahun. Apa yang bisa dilihat? Dampaknya apa?," kata Jonner saat jumpa pers mengenai penolakan kurikulum 2013 di Reading Room, Kemang, Jakarta, Rabu (19/12/2012).
Ia mengambil contoh negara tetangga yaitu Singapura yang menjalankan konsep kurikulum tidak berbeda dengan Indonesia mampu menempati posisi keempat berdasarkan hasil riset dari Pearson, PISA dan TIMSS. Sementara Indonesia justru jauh terpuruk di peringkat bawah terkait kualitas pendidikan.
Padahal anggaran pendidikan di Indonesia mencapai 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Jika berkaca pada besarnya anggaran ini, maka seharusnya kualitas pendidikan di tanah air bisa jauh lebih baik dari Singapura yang anggaran pendidikannya tidak sampai 20 persen dari anggaran nasional.
"Anggaran di Singapura memang tidak besar. Karena untuk perubahan kurikulum itu mereka biasanya menunggu 15 tahun. Fokusnya hanya pada peningkatan kualitas guru. Indonesia harusnya melihat itu," tandasnya.
Editor :
Caroline Damanik
0 komentar:
Posting Komentar