FSGI: Harusnya Kemendikbud Tak Asal Bikin Kebijakan

KOMPAS.com - Edukasi News and Service // via fulltextrssfeed.com

FSGI: Harusnya Kemendikbud Tak Asal Bikin Kebijakan Dec 27th 2012, 11:56 FSGI: Harusnya Kemendikbud Tak Asal Bikin Kebijakan Penulis : Riana Afifah | Kamis, 27 Desember 2012 | 18:21 WIB Dibaca: KOMPAS.com/Riana Afifah Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) saat melakukan jumpa pers Catatan Akhir Tahun 2012 di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta, Kamis (27/12/2012). TERKAIT: Optimal Latih Guru 6 Bulan? Itu Cuma Sim Salabim... Tunjangan Guru Tak Kunjung Beres UKG Susulan Juga Berantakan FSGI: Siapa Bilang UKG Kedua Lancar? JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai penelitian internasional selama bertahun-tahun menunjukkan kondisi pendidikan Indonesia semakin memprihatinkan. Meski nilai rata-rata siswa sedikit meningkat pada bidang literasi berdasarkan penelitian lembaga survei pendidikan internasional Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) pada tahun 2011, hasil untuk sains dan matematika justru terus melorot. Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, mengatakan bahwa penurunan kualitas pendidikan ini terjadi karena ada kesalahan pengelolaan pendidikan nasional oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). "Bagaimana kualitas mau tinggi jika kebijakannya seperti ini. Hanya beorientasi pada proyek saja," kata Retno saat jumpa pers Catatan Akhir Tahun 2012 FSGI di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Kamis (27/12/2012). Seperti diketahui, Indonesia berada pada posisi 40 dari 42 negara yang diambil ranking oleh TIMSS untuk Sains pada 2011. Hasil nilai rata-rata juga ikut merosot menjadi 406 dari 427 pada tahun 2007. Sementara untuk matematika, Indonesia berada pada urutan ke-38 dari 42 negara dengan hasil perolehan nilai rata-rata 386 merosot dari tahun 2007 dengan nilai rata-rata 397. Menurutnya, rendahnya kualitas pendidikan ini diakibatkan juga oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kerap mengeluarkan kebijakan pendidikan tanpa peduli pada peningkatan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Bahkan hasil dari penelitian internasional ini bukan dikaji mendalam melainkan langsung membuat kebijakan baru lagi. "Harusnya kan hasil dari penelitian-penelitian itu jadi dikaji lagi. Masalahnya dimana dan apa yang terpenting yang harus diubah. Tidak asal bikin kebijakan saja," jelas Retno. "UN masih saja dilanjutkan padahal sudah jelas putusan MA. UKG dadakan dan sekarang kurikulum diganti. Ini contoh pengelolaan pemerintah sudah tidak mempertimbangkan sumber daya manusia dan hanya mengejar proyek," tandasnya. Editor : Caroline Damanik

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions