JAKARTA, KOMPAS.com - Jaminan legalitas kayu melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu menarik bagi industri. Biayanya lebih terjangkau dibandingkan dengan program lain.
"Sertifikasi melalui program SVLK lebih murah, Rp 40 juta untuk tiga tahun," kata Bernadus Sad Windratmo, Ketua Koperasi Wahana Lestari Menoreh asal Kulon Progo, DI Yogyakarta, Rabu (7/11/2012), di Jakarta, seusai menjadi narasumber dalam workshop "REDD+ untuk Menguatkan Ekonomi Rakyat/Masyarakat Adat di Indonesia". Koperasi tersebut sedang menjajaki dapat sertifikasi ini.
Tahun 2011, koperasinya memperoleh sertifikat Forest Stewardship Council (FSC). Biaya total memperoleh sertifikat FSC Rp 400 juta hingga Rp 500 juta yang berlaku lima tahun.
Keikutsertaan program itu bersifat sukarela, yang bisa digunakan pebisnis memasuki pasar yang mensyaratkan kayu yang jelas asal-usulnya. "Kami sedang menghitung-hitung, perlu sertifikasi ini lagi atau tidak. Konsekuensinya, pasar mungkin hanya domestik," kata Windratmo.
Sementara SVLK (di bawah Kementerian Kehutanan), karena bersifat wajib, koperasinya akan mengikuti. Apalagi, biaya yang dibutuhkan lebih murah.
Koperasi Wahana Lestari Menoreh bekerja sama dengan pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam Karisma Tali Asih dan PT Poros Nusantara Utama. Mereka mengelola kayu hutan rakyat dari desa-desa di Kecamatan Samigaluh, Girimulyo, dan Kalibawang, DIY.
Lahan yang dikelola 417 hektar dengan kayu jati (330 meter kubik), mahoni (365 meter kubik), albasia (285 meter kubik), dan sonokeling (48 meter kubik). Diameter tebangan jati, mahoni, dan sonokeling minimal 25 cm dan albasia 20 cm.
"Tiap memotong satu pohon harus menanam 10 bibit yang kami sediakan gratis," kata dia.
Pemanfaatan hasil dari hutan rakyat ini membuat luasan hutan rakyat di Kulon Progo meningkat. Tahun 2010, luas hutan rakyat 18.731,97 hektar, meningkat menjadi 19.200,27 ha (2011).
Direktur PT KWASS Robertus Agung Prasetya, yang bergerak di bidang furnitur, mengatakan, sertifikasi penting untuk pemasaran ekspor. Seiring krisis keuangan Eropa dan Amerika Serikat, pasar masih sepi.
"Pasar lokal tak ada isu legalitas atau keberlanjutan dan pasarnya besar," ujarnya. Meski demikian, ia mengaku hanya menggunakan kayu bersertifikat.
Adapun jenis kayu yang terserap lokal, sebagian besar jati dan mahoni. Sementara, untuk tujuan ekspor, semua jenis kayu diminati, seperti kayu mangga dan durian, karena faktor harga.
0 komentar:
Posting Komentar