JAKARTA, KOMPAS.com — Audit terhadap penggunaan anggaran atas perubahan kurikulum perlu dilakukan. Pasalnya, rencana perubahan kurikulum pendidikan nasional tergolong mendadak dan tidak terdapat dalam rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).
Demikian diungkapkan Rohmani, anggota Panja Kurikulum Komisi X DPR, Rabu (20/11/2012). Ia berharap ada transparansi penggunaan anggaran dalam perubahan kurikulum tersebut.
"Kami hanya ingin memastikan ada korelasi kualitas kinerja dengan anggaran. Jangan sampai anggaran tidak berbanding lurus dengan kualitas kurikulum yang dihasilkan," katanya dalam surat elektronikanya, pagi ini.
Menurut dia, audit kinerja ini penting untuk memastikan anggaran sesuai dengan kinerja yang dihasilkan. Rohmani khawatir anggaran yang digunakan sangat besar, sementara kurikulum yang dihasilkan tidak menjawab tantangan dunia pendidikan dewasa ini.
"Sering kali seperti itu. Anggaran selangit, tetapi hasilnya tidak bisa menyelesaikan persoalan pendidikan yang ada," kata Rohmani.
Ia juga mengatakan, perubahan kurikulum ini telah menciptakan polemik di tengah masyarakat, terutama pelaku dunia pendidikan. Komisi X DPR merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan perubahan kurikulum pendidikan nasional tersebut, tuturnya.
"Panja kurikulum baru terbentuk, baru pembicaraan awal dengan pemerintah. Tiba-tiba pemerintah sudah menyerahkan perubahan kurikulum tersebut kepada Wapres," kata anggota Fraksi PKS itu.
Editor :
Marcus Suprihadi
0 komentar:
Posting Komentar