JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengeluarkan rencana untuk menghapus keberadaan dan fungsi pengawas di dalam ruang pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun depan. Kontra muncul mempertanyakan cara berpikir pemerintah yang melandasi wacana kebijakan ini. Namun, sebenarnya, pengawas UN masih diperlukan atau tidak, ya?
Soedijarto, pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), menilai pengawasan dalam sebuah ujian atau tes, apalagi sekaliber UN, masih diperlukan. Menurutnya, catatan pelaksanaan UN di tahun-tahun sebelumnya yang memprihatinkan belum cukup menjadi jaminan untuk menerapkan kebijakan UN tanpa pengawas.
"Tidak mungkin ujian tanpa pengawas. Tetapi kalau kebijakannya seperti itu, mungkin bisa diawasi dari jarak jauh dengan difasilitasi teknologi tertentu," katanya kepada Kompas.com, Kamis (4/10/2012) di Jakarta.
Menurutnya, tanpa pengawas tidak sama dengan tanpa pengawasan. Jika memang pemerintah bersikeras, maka harus menyediakan fasilitas teknologi yang memadai.
Cara curang tak pernah habis
Said Hamid Hasan, pengamat Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), juga sependapat. Menurutnya, pengawas tetap diperlukan dalam sebuah ujian atau tes. Oleh karena itu, rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menghapus fungsi pengawas dalam UN dinilai tak realistis. Menurutnya, pengawasan itu tetap diperlukan.
Said meminta kementerian untuk memikirkan masak-masak wacana itu sebelum menetapkannya. Pasalnya, kemajuan teknologi, khususnya untuk alat komunikasi, membuat kecurangan makin mudah dilakukan.
"Cara untuk curang itu tidak ada habis-habisnya, apalagi di era teknologi modern seperti ini," ucapnya saat dihubungi Kompas.com.
Kecurangan, lanjutnya, akan jauh lebih masif jika rencana tersebut ditetapkan. Mendikbud harus menyadari bahwa kejujuran tidak dapat tumbuh secara tiba-tiba, melainkan butuh proses yang panjang dan didukung oleh semua pihak.
"Butuh lingkungan yang saling mendukung dan memperkuat kejujuran, sehingga bisa kokoh. Karena sudah jujur pun tetap masih ada peluang untuk tidak jujur, untuk itu butuh saling mengawasi," tutur Said.
Lagipula, Said menilai, jika UN akan digelar tanpa pengawas, maka pemerintah harus 'fair' dengan tidak menjadikan UN sebagai alat penentu kelulusan.
"Dari pada menggelar UN tanpa pengawas, lebih baik dihapus saja UN sekalian, karena sama-sama tidak ada manfaatnya. Bisa saja tapi hanya jika UN adalah sebuah kebutuhan untuk mengukur kemampuan, bukan untuk menentukan kelulusan," tandasnya.
Kemendikbud menyampaikan gagasan penyelenggaraan UN tanpa pengawas untuk pelaksanaan tahun depan setlah memastikan kebijakan 20 paket soal UN pada tahun depan. Mendikbud, M Nuh mengatakan, gagasan ini dilontarkan untuk membuktikan bahwa UN bisa berlangsung dengan baik dengan semangat kejujuran.
Editor :
Caroline Damanik
0 komentar:
Posting Komentar