JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali menuai tanggapan miring. Kali ini, Mendikbud Mohammad Nuh dinilai tak memilih pejabat di lingkungannya dengan tepat.
Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah mengatakan, ketidaktelitian itulah yang akhirnya berdampak pada tercorengnya wajah Kemendikbud setelah Badan Analisis Keuangan Negara (BAKN) DPR memberikan opini disclaimer kepada Kemendikbud. BAKN mengeluarkan opini ini karena adanya laporan mengenai dugaan penyimpangan di 16 perguruan tinggi negeri (PTN) dan tiga Direktorat Jenderal di lingkungan Kemendikbud.
"Penyimpangan anggaran itu terjadi tentu karena tidak tertibnya proses administrasi di kementerian. Mendikbud nampak kurang tepat dalam memilih pejabatnya di beberapa posisi jabatan tertentu," katanya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/9/2012).
Ferdi menegaskan, seharusnya menteri sebagai pemimpin tertinggi di suatu kementerian mampu mengantisipasi pelaksanaan tata kelola keuangan. Hal itu berbanding lurus saat memilih pejabat yang cocok dan ahli di bidangnya.
"Kemendikbud itu kementerian yang menerima anggaran sangat besar dan selalu naik di setiap tahunnya. Maka itu harus dikelola dengan orang yang ahli dan pakar di bidangnya," tuturnya.
Politisi Golkar ini menambahkan, proses tender juga harus diawasi ekstra ketat. Pasalnya, pejabat terkait sangat mungkin belum paham mengenai aturan pengadaan barang dan jasa sehingga akhirnya menimbulkan masalah di kemudian hari.
"Kami mengimbau kepada Menteri untuk dapat terus memantau prosesnya, sehingga tidak sepenuhnya diserahkan kepada para pengguna anggaran. Hal ini tentu juga sebagai antisipasi mencegah dugaan penyimpangan atau korupsi," tandasnya.
Editor :
Caroline Damanik
0 komentar:
Posting Komentar