JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad, menilai kemampuan daerah dalam menggulirkan wajib belajar (wajar) 12 tahun masih belum maksimal. Menurutnya, saat ini belum ada satu daerah pun yang menggratiskan pendidikan sampai jenjang SMA.
"Untuk wajar 12 tahun, kemampuan daerah itu parsial, ada yang mampu memberikan BOS SMA, ada yang memberikan beasiswa dan daerah lainnya baru bisa menyiapkan infrastrukturnya," kata Hamid kepada Kompas.com, Jumat (31/8/2012), di gedung Kemendikbud, Jakarta.
Hamid mencatat ada 13 provinsi yang telah menggulirkan wajar 12 tahun sejak 2008. Akan tetapi, sifatnya baru sekadar rintisan dan anggaran yang disediakan belum mampu menutup semua kebutuhan operasional pendidikan di jenjang SMA.
Padahal sejatinya, kata Hamid, peran aktif pemerintah daerah sangat penting untuk menyukseskan wajar 12 tahun. Khususnya dalam menggulirkan program itu sesuai dengan skema yang ditentukan oleh pemerintah pusat, yakni pemberian beasiswa dan BOSM, penyiapan infrastruktur dan penguatan tenaga pendidiknya.
"Padahal dukungan pemda itu sangat penting selain pemahaman masyarakat akan pentingnya menyelesaikan wajar 12 tahun agar siap masuk dunia kerja," tandasnya.
Rencana pemerintah untuk memulai wajar 12 tahun pada tahun depan menuai banyak tanggapan. Umumnya, sorotan utama tertuju pada kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam menyiapkan anggaran. Sejumlah pengamat mengimbau daerah agar lebih serius menjalankan program tersebut. Salah satunya dengan memenuhi dan menggelontorkan minimal 20 persen anggaran pendidikan dari APBD.
Editor :
Caroline Damanik
0 komentar:
Posting Komentar