JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berupaya memperlebar akses pendidikan tinggi dengan berencana mendirikan Akademi Komunitas (AK) yang menawarkan program vokasional D-1 dan D-2. Rektor Universitas Dr Moestopo (Beragama), Sunarto mengatakan, perguruan tinggi swasta tak perlu merasa terancam dengan kehadiran AK.
Menurutnya, AK justru dapat menjadi perangsang semangat perguruan tinggi untuk mendongkrak mutu pendidikannya.
"Memang belum terlihat eksistensinya, tapi kalau soal terancam saya pikir tidak perlu. Kita bisa bersaing secara mutu dan sehat," kata Sunarto kepada Kompas.com, di kampus Moestopo, Jakarta, Kamis (30/8/2012).
Sunarto menjelaskan sejumlah barometer untuk mengukur kualitas sebuah perguruan tinggi, yaitu sesuatu yang masuk, proses, dan hasilnya. Persaingan masing-masing AK dan perguruan tinggi bisa dilakukan selama radarnya mengarah ke area tersebut.
"Kan semua bisa dinilai, bagaimana proses pendidikan dan kualitas para mahasiswa lulusan," tambahnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memulainya 9 September mendatang dengan menancapkan tiang pancang pertama di Kabupaten Pacitan, salah satu dari 20 kabupaten/kota tempat AK akan didirikan.
Aturan mengenai AK tercantum dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang belum lama disahkan oleh DPR. Tujuannya, selain untuk memperlebar akses ke pendidikan tinggi, AK diharapkan dapat menjadi alternatif siswa lulusan di jenjang SMA dan meningkatkan daya saing sumber tenaga kerja secara nasional. Para pengajarnya dipilih dari instruktur di dunia industri.
Ke depan, pemerintah akan membangun satu AK berstatus negeri di setiap kota besar seluruh Indonesia. Masyarakat pun bisa berpartisipasi membuka AK swasta dengan ketentuan.
Mengenai lokasi, AK diprioritaskan di daerah yang menjadi kantung-kantung tenaga kerja Indonesia (TKI), dan daerah dengan populasi tinggi. Selain itu, daerah dengan sumber daya alam yang belum terkelola juga menjadi sasaran lainnya.
Editor :
Caroline Damanik
0 komentar:
Posting Komentar