JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh memberikan kepercayaan penuh pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memulai program wajib belajar 12 tahun. Menurutnya, DKI Jakarta sudah merencanakan semuanya dengan matang sebelum program tersebut diluncurkan.
"Saya yakin DKI sudah menyusun rencananya dengan matang. Enggak mungkin menyiapkan anggaran tanpa perencanaan," kata Nuh, di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Senin (13/8/2012).
Nuh mengungkapkan, pihaknya sangat menghormati semua daerah yang menjalankan program wajib belajar 12 tahun. Program ini, katanya, berbanding lurus dengan rencana pemerintah yang mulai tahun ini menggalakkan program Pendidikan Menengah Universal (PMU).
Meski demikian, ia mengimbau semua pihak tidak terjerumus mengaitkan program pendidikan dengan agenda politik. Yang terpenting, kata dia, bagaimana program wajib belajar dapat berjalan, tuntas, dan berkelanjutan.
"Saya menghormati semua provinsi yang mendukung PMU. Jangan melihat itu sebagai agenda politik praktis. Yang penting semuanya berjalan dan berkelanjutan," katanya.
Seperti diberitakan, pada awal Agustus 2012, Pemprov DKI Jakarta resmi memulai Program Pendidikan Gratis 12 Tahun. Akan tetapi, peluncuran program ini di tengah "memanasnya" situasi politik Ibu Kota saat Pilkada, menimbulkan sejumlah spekulasi yang bersifat politis. Selain itu, kritik juga dilayangkan terhadap implementasi program yang dinilai tidak diiringi dengan langkah solutif. Pendidikan digratiskan (SD-SMA), semua sekolah dilarang memungut biaya, akan tetapi bantuan yang disalurkan masih jauh dari kebutuhan untuk menutupi beban operasional sekolah.
Editor :
Inggried Dwi Wedhaswary
0 komentar:
Posting Komentar