JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad menilai, program penyebaran kartu gratis Wajib Belajar 12 Tahun yang akan dibagikan secara bertahap tidak mencerdaskan. Menurut dia, peningkatan mutu pendidikan menengah tidak hanya tugas kementerian, tetapi juga masyarakat.
"Masyarakat jangan diarahkan ke persoalan pendidikan gratis melulu. Program Wajar (Wajib Belajar) itu sebenarnya yang menjamin masyarakat golongan tidak mampu. Jumlahnya ada sekitar 30 persenan saja. Mereka ini yang sejak awal sampai selesai nanti dibiayai pemerintah," kata Hamid kepada Kompas.com di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Senin (27/8/2012).
Hamid mengkhawatirkan dengan tuntutan sekolah gratis tersebut, mutu pendidikan menjadi kurang baik.
"Pendidikan itu tanggung jawab bersama, kecuali memang pendidikan dasar karena itu amanah undang-undang. Tapi, kita dorong masyarakat biar tidak mengharapkan sekolah yang gratis, tetapi sekolah yang terjangkau. Kalau semuanya gratis, justru saya khawatir mutu sekolah jadi kurang bagus," paparnya.
Menyoal keterjangkauan dana pendidikan tersebut, Hamid mengungkapkan, dana pendidikan sekolah menengah akan lebih diperingan.
"Paling tidak akan dikurangi dari jumlah kontribusi anggaran. Begini, misal anggaran biaya SMK/SMA itu Rp 1 miliar. Kalau pemda bisa menyediakan 50 persennya dan pemerintah pusat berkontribusi, misal 30 persen dalam sistem anggarannya, maka masyarakat akan terbantu. Yang 20 persen lagi akan di-share bersama dengan orangtua siswa yang mampu," kata Hamid.
"Kalau pemda punya komitmen yang sama untuk membiayai bersama, dana pendidikan jadi terjangkau di masyarakat," lanjutnya.
Editor :
Inggried Dwi Wedhaswary
0 komentar:
Posting Komentar