Ketika pendidikan vokasi maju, maka tingkat pengangguran akan menurun karena terserap di dunia industri. Dengan begitu industri juga akan maju dan perekonomian ikut meningkat,"
Berita Terkait
Jakarta (ANTARA News) - Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang menambah dua dosen berpredikat doktor di bidang kebijakan pendidikan vokasi dan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir.
Menurut siaran pers dari Undip yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, kedua dosen peraih gelar doktor itu adalah Sundarso dan Kismartini. Keduanya mendapat gelar doktor setelah menyelesaikan pendidikan S3 dan disertasi di Universitas Brawijaya, Malang.
Sundarso dalam disertasinya meneliti tentang eksistensi dan relevansi implementasi kebijakan pendidikan vokasi dalam meningkatkan kualitas SMK Negeri 2 Semarang. Penelitian itu dia ambil setelah melihat bahwa pertumbuhan sektor industri sangat pesat sehingga membutuhkan lulusan dari pendidikan vokasi.
"Ketika pendidikan vokasi maju, maka tingkat pengangguran akan menurun karena terserap di dunia industri. Dengan begitu industri juga akan maju dan perekonomian ikut meningkat," katanya.
Karena itulah, dia memandang perlu ada pengambilan kebijakan yang tepat dalam mengelola pendidikan vokasi di Indonesia. Apalagi, pemerintah saat ini juga sedang mengampanyekan SMK sebagai alternatif pendidikan setelah lulus jenjang sekolah menengah pertama.
Sedangkan disertasi Kismartini meneliti tentang implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di daerah Rembang, Jawa Tengah. Dia melihat wilayah itu memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup tinggi.
Kabupaten Rembang merupakan penghasil sumber daya perikanan terbesar kedua, setelah Kabupaten Pekalongan, di Jawa Tengah. Namun, posisinya pada tahun-tahun terakhir tergeser oleh Kabupaten Pati, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) juga menurun.
"Sebagian masyarakat pesisir masih berada di bawah garis kemiskinan, juga masih terjadi degradasi lingkungan pesisir di beberapa tempat," katanya.
Dia berpendapat untuk mengelola wilayah pesisir diperlukan tiga dimensi penopang pembangunan yang berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang berjalan beriringan.
"Satu faktor penting yang mungkin dilupakan adalah fungsi legislasi DPRD karena di tangan mereka dihasilkan kebijakan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Fungsi dewan sangat strategis dalam membangun dan mengelola wilayah pesisir," katanya.
(SDP-49/A023)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © 2012
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
Komentar Pembaca
Kirim Komentar
0 komentar:
Posting Komentar