JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR Dedi Gumelar menilai, uji kompetensi guru (UKG) adalah kebijakan yang sia-sia dan mubazir. Selain menghabiskan dana ratusan miliar rupiah, pelaksanaan ujian ini juga diwarnai banyak permasalahan. Seperti diketahui, memasuki hari keempat pelaksanaan, kegagalan koneksi ke server pusat masih saja terjadi.
"Saya katakan secara pribadi, mengapa tidak langsung saja mengukur kompetensinya pas ujian sertifikasi supaya UKG ini tidak mubazir. Dipersiapkan saja kacau, apalagi kalau buru-buru," kata Dedi kepada Kompas.com, Kamis (2/8/2012), di Jakarta.
Politisi PDI Perjuangan ini berpendapat, kompetensi guru seharusnya tidak perlu diuji lagi. Menurutnya, hal itu bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang rendah. Rendahnya IPM, kata Dedi, mencerminkan buruknya pendidikan nasional dan harus disikapi dengan pengembangan kompetensi, bukan memetakan.
Selain itu, ia juga menilai, pelaksanaan uji sertifikasi guru yang tidak menekankan pada substansi kompetensi guru yang diuji. Melainkan lebih mengutamakan prasyarat portofolio dan lama waktu mengajar guru.
"UKG digelar untuk mengukur guru yang telah disertifikasi, itu sama dengan menganulir apa yang telah dikeluarkannya sendiri. Sistem uji sertifikasi juga salah, karena tidak mengutamakan kompetensi guru," ujarnya.
Seperti diberitakan, pelaksanaan UKG diwarnai banyak permasalahan. Selain koneksi internet yang terganggu, pembuatan soalnya juga dipertanyakan karena banyak yang di luar substansi kompetensi guru.
Anggaran untuk melaksanakan UKG ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 300 miliar dengan unit cost untuk masing-masing peserta sekitar Rp 50-200 ribu. Ada pun, jumlah guru yang mengikuti uji kompetensi lebih dari satu juta orang.
Editor :
Inggried Dwi Wedhaswary
0 komentar:
Posting Komentar