Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (kiri) secara simbolis memberikan kartu gratis wajib belajar 12 tahun kepada para pelajar di SMK Negeri 13, Jakarta, Rabu (1/8). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengangarkan Rp 675 miliar untuk program wajib belajar 12 tahun sehingga diharapkan akses pendidikan bagi warga Jakarta semakin luas. (FOTO ANTARA/Dhoni Setiawan)
Pemprov DKI mengalokasikan dana sebesar Rp9,78 triliun atau 28,93 persen dari total APBD 2012 yang mencapai Rp33 triliun untuk membiayai sektor pendidikan,"
Berita Terkait
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara simbolis meluncurkan kartu gratis wajib belajar (Wajar) 12 tahun di SMKN 13, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo secara langsung menyerahkan Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun kepada masing-masing dua siswa dari SD Standar Nasional 09 Bendungan Hilir Jakarta Pusat, SMPN 127 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, SMAN 65 Jalan Panjang dan SMKN 13 Palmerah.
Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun juga dibagikan di tujuh sekolah lainnya, yakni SMKN 61 di Kepulauan Seribu, SMAN 75 Cilincing, Jakarta Utara, SMAN 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, SMA 10 Mangga Besar, Jakarta Pusat, SMAN 102 Cakung Jakarta Timur, SDN 05 Pegangsaan II, Kelapa Gading, Jakarta Utara dan SMP 103 Cakung Jakarta Timur.
Pada hari ke-12 bulan puasa, kata Fauzi, pihaknya membagikan Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun bagi seluruh sekolah negeri di Ibukota.
Pemprov DKI menaruh perhatian besar terhadap kemajuan pembangunan pendidikan, pembinaan generasi muda, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) warga Ibukota.
"Untuk mendukung terlaksananya program tersebut, Pemprov DKI telah mencanangkan wajib belajar 12 tahun secara gratis dari mulai SD, SMP dan setingkat SMA," ujar Fauzi Bowo.
Dengan diluncurkan kartu gratis tersebut, lanjut Fauzi, para orang tua siswa setingkat SMA dan sederajat dibebaskan dari keseluruhan biaya pendidikan.
"Pemprov DKI mengalokasikan dana sebesar Rp9,78 triliun atau 28,93 persen dari total APBD 2012 yang mencapai Rp33 triliun untuk membiayai sektor pendidikan," tuturnya.
Fauzi mengungkapkan, anggaran di sektor pendidikan dialokasikan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan fasilitas dan alat peraga, peningkatan mutu dan kesejahteraan tenaga pendidikan, bantuan dana operasional sekolah, termasuk pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi.
"Penghasilan guru di Jakarta saat ini tergolong tertinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia," ungkapnya.
Ia menjelaskan, salah satu tolok ukur menilai kemajuan pembangunan pendidikan dapat dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Angka IPM Provinsi DKI Jakarta selama tiga tahun terakhir terus meningkat signifikan.
"Pada tahun 2010 IPM DKI Jakarta telah mencapai angka 77,8, sedangkan pada tahun 2011 IPM DKI Jakarta mencapai angka 78,0 angka ini merupakan indeks tertinggi dibandingkan daerah lain di seluruh Indonesia," jelasnya.
Fauzi menambahkan, tingkat prestasi kelulusan dan nilai rata-rata ujian nasional siswa di Ibukota juga berada di atas rata-rata nasional.
"Demikian pula angka indeks partisipasi sekolah telah mencapai 99,9 persen. Di masa mendatang, tidak ada lagi anak dalam usia sekolah terpaksa tidak bersekolah karena terkendala biaya," tambahnya.
(ANT-306/R010)
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © 2012
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
Komentar Pembaca
Kirim Komentar
0 komentar:
Posting Komentar