Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan penerapan sistem pengawasan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dapat diakses oleh publik secara luas akan menekan penyelewengan.
"Untuk memastikan bahwa BOS itu tersalur dengan baik maka dilakukan monitoring dan evaluasi menggunakan teknologi informasi, ini bagus sehingga bisa diakses oleh siapapun," kata Presiden Yudhoyono di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, Selasa.
Menurut Presiden, dengan menggunakan sistem e-monitoring dan evaluasi yang baik semua pihak bisa ikut memastikan dana BOS mengalir ke sasaran yang tepat.
Pada kesempatan itu Kepala Negara kembali menekankan bahwa penyaluran dana BOS ditujukan untuk menghapus berbagai pungutan terhadap siswa dari sekolah.
"Dengan BOS yang kita tingkatkan jumlahnya ini, benar-benar tidak perlu ada pungutan yang membebani orang tua siswa," katanya merujuk pada peningkatan anggaran BOS pada 2012.
Menurut dia, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah secara bertahap meningkatkan besaran dana BOS untuk mendukung upaya untuk mengatasi permasalahan pendidikan di daerah.
Ia menyebutkan, dana BOS bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan sederajat meningkat dari Rp397 ribu menjadi Rp580 ribu per siswa per tahun. Dana BOS untuk siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat yang per siswa per tahun sebelumnya Rp570 ribu juga ditambah menjadi Rp710 ribu.
(G003)
0 komentar:
Posting Komentar