Ratusan guru mengikuti sosialisasi uji kompetensi guru di aula SMAKBO, jalan Binamarga, Kota Bogor, Jabar, Minggu (29/7). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional akan melaksanakan Uji Kompetensi Guru secara on-line pada 30 Juli hingga 12 Agustus 2012 yang akan diikuti 1.006.211 guru bersertifikat pendidik se-Indonesia dengan maksud untuk pemetaan kompetensi, pengembangan keprofesian berkelanjutan dan sebagai titik awal penilaian kinerja guru. (ANTARA/Arif Firmansyah)
Kebijakan itu yang bisa menyelesaikan persoalan kualitas guru, dan selama ini kebijakan yang dibuat pemerintah baru sekadar asal ada program,"
Berita Terkait
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI Rohmani mengatakan, pemerintah belum memiliki kebijakan peningkatan mutu guru.
"Kebijakan itu yang bisa menyelesaikan persoalan kualitas guru, dan selama ini kebijakan yang dibuat pemerintah baru sekadar asal ada program," katanya di Jakarta, Selasa.
Legislator yang membidangi masalah pendidikan, kebudayaan, olahraga dan pariwisata itu menilai kebijakan peningkatan mutu guru selalu berdasarkan proyek.
"Faktanya kebijakan yang ada tidak bisa meningkatkan kualitas guru. Justru kebijakan yang ada selalu bermotif proyek," kata anggota Fraksi PKS DPR itu.
Menurut dia, selama pemerintah masih memiliki paradigma proyek dalam setiap kebijakannya maka mustahil mutu guru akan meningkat.
Dirinya mencontohkan tentang kebijakan uji kompetensi guru (UKG) yang saat ini berlangsung.
Rohmani melihat bahwa UKG yang saat ini diberlakukan merupakan bentuk pemborosan anggaran.
"Beberapa waktu lalu `kan sudah ada uji kompetensi. Kalau alasannya untuk pemetaan guru, kenapa tidak pakai data itu saja. Justru data uji kompetensi dan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) lebih akurat ketimbang UKG yang sekarang berlangsung," katanya.
Dikemukakannya, bagaimana bisa meningkatkan guru kalau proses pelaksanaan UKG bermasalah.
"Hampir di setiap daerah memiliki masalah. Banyak daerah yang tidak bisa melaksanakan karena kendala akses internet. Kalau bukan untuk kepentingan proyek, terus untuk apa ini? Pemerintah perlu introspeksi diri mumpung ini Ramadhan. Jangan mempermainkan kepentingan dasar bangsa ini yaitu pendidikan," tambahnya.
Kepada pemerintah Rohmani meminta untuk membuka diri terhadap kritikan dan masukan berbagai pihak tentang buruknya kebijakan peningkatan mutu guru. Kebijakan peningkatan mutu guru harus dari hulu hingga hilir.
(A035/I007)
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © 2012
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
Komentar Pembaca
Kirim Komentar
0 komentar:
Posting Komentar