Legislator minta kampus pantau RUU Dikti

ANTARA News - Nasional - Pendidikan News And Service // via fulltextrssfeed.com

Legislator minta kampus pantau RUU Dikti Jul 5th 2012, 13:13 Rohmani (twitter.com) Sikap kritis kalangan akademisi ini perlu untuk menjaga agar kepentingan rakyat tetap terjaga dalam rancangan undang undang (RUU) tersebut," Berita Terkait Video Terkait Situs Pemerintah Kembali ... Paskah Ancam Adukan KPK ke ... Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Rohmani meminta kalangan kampus terus memantau proses pembahasan rancangan undang-undang pendidikan tinggi. "Sikap kritis kalangan akademisi ini perlu untuk menjaga agar kepentingan rakyat tetap terjaga dalam rancangan undang undang (RUU) tersebut," katanya di Jakarta, Kamis. Ia mengatakan, pihaknya sangat berharap kalangan kampus terus mengawal agar proses pembahasan RUU pendidikan tinggi itu tidak melenceng dari kepentingan masyarakat luas. "Jadi, perlu dukungan moral dan pemikiran kalangan kampus agar tetap terjaga kepentingan rakyat dalam RUU itu," kata anggota DPR yang membidangi masalah pendidikan, kebudayaan, olahraga dan pariwisata itu. Ia mengatakan kekhawatirannya bila RUU pendidikan tinggi tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Alasannya, dari proses pembahasan RUU pendidikan tinggi itu ia memandang pihak pemerintah tidak serius menyelesaikan RUU tersebut tepat waktu. Hal itu, kata dia, tampak ketika pemerintah tiba-tiba menolak RUU ini dibahas pada sidang paripurna pada penutupan sidang sebelumnya. "Sekarang pun demikian. Pemerintah kembali membuka pembahasan RUU di saat masa persidangan tinggal dua pekan lagi," katanya menambahkan. Rohmani juga mengatakan bila RUU pendidikan tinggi tidak rumit bila pemerintah bersedia membuka diri terhadap masukan berbagai pihak. "Terutama gagasan pendidikan tinggi murah berkualitas, terbuka kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mengenyam pendidikan tinggi, otonomi kampus dalam hal pengelola sistem pendidikan, anggaran riset yang cukup dan peran negara dalam pembiayaan operasional kampus," katanya. Persolannya, kata dia, pemerintah berusaha menghindar akan kewajiban pembiayaan. "Sementara dalam pengelolaan sistem pendidikan pemerintah justru ingin terlibat lebih dalam. Ini `kan terbalik jadinya," katanya. (A035/R010) Editor: Ruslan Burhani COPYRIGHT © 2012 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Komentar Pembaca Kirim Komentar

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions