JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja kepala sekolah di jenjang TK dan SMA/SMK di berbagai daerah sejak otonomi daerah dinilai memprihatinkan. Kenyataan ini akibat penunjukkan kepala sekolah yang lebih didasarkan pada kepentingan politik terkait dengan dukungan pada pemilihan kepala daerah dibandingkan profesionalisme sebagai pemimpin sekolah.
Syawal Gultom, Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikbud, di Jakarta, Senin (23/7/2012), mengatakan kepemimpinan kepala sekolah yang handal dapat mendorong peningkatan mutu sekolah. Namun, dalam implementasi di daerah-daerah, pemilihan kepala sekolah bukan didesain secara profesional, tetapi bergantung keputusan politik pemerintah daerah pemenang pilkada.
Secara terpisah, Siswandari, Kepala Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS), Kemendikbud, dalam acara Serah Terima Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) mengatakan, dalam pemilihan kepala sekolah, standar yang ada seringkali diabaikan. Termasuk juga calon-calon kepala sekolah yang sudah disiapkan sesuai standar nasional, ternyata tidak dipilih menjadi kepala sekolah, karena terkait urusan politik pilkada.
"Kenyataannya, kompetensi kepala sekolah yang ada memprihatinkan," kata Siswandari yang juga pengajar di Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Berdasarkan pemetaan kompetensi kepala sekolah di 31 provinsi, didapatkan bahwa kompetensi sosial dan supervisi rendah. Kompetensi yang semestinya dimiliki setiap kepala sekolah umumnya masih di bawah batas minimal kelulusan.
Dalam penelitian kompetensi kepala sekolah ditetapkan batas minimal kelulusan 76. Hanya pada dimensi kompetensi kepribadian nilainya 85, tetapi kompetensi manajerial dan wirausaha 74, supervisi 72, dan sosial 63.
"Untuk kemajuan sekolah, butuh kepala sekolah yang kompetensinya di atas rata-rata. Kalau cuma rata-rata, perbaikan di sekolah tidak terlalu signifikan, baik untuk guru maupun siswa," ujar Siswandari.
0 komentar:
Posting Komentar